desentralisasi politik. F. desentralisasi politik

Desentralisasi politik seringkali membutuhkan reformasi konstitusional atau undang-undang, pengembangan partai politik yang majemuk, penguatan lembaga legislatif, pembentukan unit politik lokal, dan dorongan kelompok kepentingan publik yang efektif. Beberapa contoh desentralisasi dalam aspek kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Itulah yang tampak di depan mata dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari antara pusat dengan daerah sampai saat ini. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan, desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of power) dan transfer kekuasaan (transfer power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan segala hal yang berakitan. Administrasi Publik Desentralisasi Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara Sosial & Politik. Dinamika politik lokal menjadi sangat beragam dan kompleks ketika adanya tuntutan desentalisasi atau otonomi daerah. PENDAHULUAN Perdebatan mengenai konsep desentralisasi selalu berkembang mengikuti perubahan ruang dan waktu, berbagai pendapat dan teori terus mengemuka dalam mendukung konsep desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi, bahkan telah berkembang keranah ilmu ekonomi, hukum, sosiologi dan. Hal ini mendapat dukungan demokratisasi dengan memberikan pengaruh lebih besar kepada warga negara, atau perwakilan dalam perumusan dan pelaksanaan. Sisi Gelap Desentralisasi Memicu Berkembangnya Politik Dinasti. Pengertian Sentralisasi. desentralisasi politik berlangsung dinamis. 1. Namun karena alasan keluasan wilayah dan bervariasinya segmentasi masyarakat, kekuasaan tersebut dibagi. Politik baru menggambarkan resistensi terhadap politik lama yang otokratik, represif dan memusat (sentralisme). Pengertian Politik Etis, Tokoh-tokoh, Hingga Dampaknya. Dalam implementasinya, desentralisasi fiskal belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Segi Keamanan dan Politik. Tiga prinsip dasar desentralisasi yang diterapkan adalah desentralisasi politik (devolusi), dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Dalam desentralisasi ini rakyat tidak diikut sertakan; Kedua desentralisasi ketatanegaraan, yakni pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom dalam lingkungannya. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh. desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung2. Artinya, ukuran untuk mengaudit mutu desentralisasi harus dikembangkan dalam dimensi pemerintahan yang bertanggung jawab, sebagai ukuran bekerjanya rezim desentralisasi yang menyejahterakan. DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Jenis desentralisasi ini bertujuan untuk memberi semangat kepada masyarakat atau perwakilan terpilih agar lebih memihak banyak dalam pengambilan keputusan publik. Abstract. Namun, karena luasnya wilayah dan keterbatasan pemerintah pusat, maka ada beberapa urusan pemerintah pusat yang di serahkan ke. 4 Dalam disertasi ini, definisi dari Rondinelli dan World Bank dijadikan sebagai acuan dasar tentang desentralisasi. Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Ters. KOMPAS. desentralisasi lebih dari sekadar hak politik, tetapi juga kewajiban politik daerah atas ukuran kesejahteraan masyarakat. Brian C. Ada tiga bidang yang dipakai dalam politik etis tersebut, yakni irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. . 2012. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengamankan tanah dari tiga titik pusat: darat, udara dan laut. Istilah desentralisasi tentu saja bukan sesuatu yang baru dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. tirto. Desentralisasi Administrasi, berupa pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan Negara. Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, para lokal strongmen dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga. 2. JURUSAN ILMU POLITIK. Berbagai proposal untuk desentralisasi fiskal telah dibuat sejak awal 1970-an (Delay et. Ilustrasi desentralisasi. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Marbun dalam Kamus Politik mengatakan bahwa dalam sentralisasi pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dilakukan secara terpusat. Bidang Politik Dampak positif desentralisasi di bidang politik yaitu daerah lebih aktif mengelolah daerahnya karena sebagian besar keputusan dan kebijakan ada dan diputuskan di daerah. Pengertian Otonomi daerah dan Pentingnya bagi indonesia. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua istilah yang tidak lagi asing di telinga kita saat ini. Politik (arti & contoh)? desentralisasi politik : pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Tujuan Desentralisasi. DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada. Tesis. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi. Ditambahkan: 20 May 2023. Pada negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. id. hastuti@gmail. Berbagai proposal untuk desentralisasi fiskal telah dibuat sejak awal 1970-an (Delay et. Sadu Wasistiono - Nama Orang; Petrus Polyando - Nama Orang; Indonesia merupakan satu-satunya negara di. Desentralisasi merupakan bentuk hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Model pengaturan yang demikian memungkinkan untuk terjadi karena hukum adalah. Sejak pem-berlakuan Decentralizatie Wet 1903 hingga UU Nomor 32 Tahun 2004 saat kesalahan karena kurang didorong oleh kemauan politik . Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah. desentralisasi politik (devolusi) terjadi karena tuntutan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. R. desentralisasi yaitu: desentralisasi politik, ruang (spatial), administratif dan desentralisasi market. 9diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah. 1 Desentralisasi politik Meningkatkan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik Perbedaan konstitusi dan undang-undang, pengembangan partai politik, penguatan legislatif, pembentukan institusi politik lokal, pendukungan kelompok kepentingan publik yang efektif 2 Desentralisasi Desentralisasi Smith (1985) mendefinisikan desentralisasi dari perspektif politik sebagai “pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke lokal, yakni dari tingkat atas ke lebih rendah dalam hirarchi teritorial”. Salah satu contoh penerapan asas dekonsentrasi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. otonomi daerah di era desentralisasi yang ter-laksana dewasa ini. Muriel Charras termasuk salah satunya. Dari kebijakan sentralisasi pemerintahan menjadi desentralisasi pemerintahan. x i i aya 3. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ‘desentralisasi. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Eko (2005),Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang dimana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. karena otoritas politik berpotensi memotivasi elit local untuk melakukan penyelewengan bagi kepentingannya atau kelompoknya dan bukan demi “kebaikan bersama” seperti yang dicita-citakan oleh spirit Desentralisasi sendiri. Sementara itu, desentralisasi merupakan kebalikan dari sentralisasi. Penelitian ini bermaksud untuk mengulik masalah yang muncul dalam proses pemaknaan desentralisasi politik saat ini. a. Namun, pengaruh politik dan ekonomi yang berbeda,Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. desentralisasi dan egaliter membawa. sholikin@gmail. Memahami Desentralisasi Indonesia / Muhammad Noor ----- Yogyakarta: Interpena, 2012 viii + 221 hlm, 14 X 21 cm ISBN: 979-1740-25-9 1. Semua urusan tersebut. Tujuan diberlakukannya sistem desentralisasi adalah untuk membentuk demokrasi pemerintah daerah, perbaikan ekonomi sosial di daerah, serta mencegah pemusatan keuangan. Kebijakan desentralisasi masih dinilai memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dalam berbagai aspeknya, contohnya seperti berbagai kebijakan yang rumit, memunculkan banyaknya kepentingan politik yang bersifat pribadi dan dikuasai oleh elit-elit lokal, banyaknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan melemahnya sistem. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Eko (2005),Desentralisasi: Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi. Penerapan sistem pemerintahan. TEMPO. Lebih jauh bahkan meberikan. Banyak manfaat yang dapat dipetik dalam politik desentralisasi, sebagaimana yang dikemukakan beberapa pakar. Dalam desentralisasi ini rakyat tidak diikut sertakan; Kedua desentralisasi ketatanegaraan, yakni pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom dalam lingkungannya. Melalui penyelenggaraan pilkada, pemimpin daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah, sehingga diharapkan mewakili kepentingan. ” Fokus penelitian ini yaitu desentralisasi administratif, sehingga perlu diketahui fokus kajiannya. Pada awalnya diterapkan sentralisasi, yaitu pemerintahan terpusat, kemudian tergantikan oleh sistem desentralisasi yang memberikan wewenang kepada daerah untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. satu sama lain dan seyogyany a dilaksanakan ber sama- Atas dasar itu Amrah Muslimin mengelompokkan asas pemerintahan menjadi tiga varian desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan UU No. Penempatan kata politik ini mempunyai arti kegiatan. Indonesia,. Contoh Desentralisasi. Desentralisasi hanya menjadi arena yang nyaman bagi elit politik dan penguasa lokal. Political education, desentralisasi memberikan pemahaman kepada warga negara (citizen) tentang peran debat politik, penyeleksian para wakil rakyat dan pentingnya kebijakan perencanaan, dan anggaran dalam suatu system pemerintahan yang demokratis. Desentralisasi politik berarti sebuah pengakuan adanya hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah tertentu. Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. (Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin) Email: harymusi@unhas. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. +62 21 3449340 fiskal. Geograf wanita asal Prancis ini memberikan pandangan tentang perkembangan pembentukan kembali daerah-daerah di luar Jawa sejak pasca jatuhnya Orde Baru. Dalam berbagai diskusi desentralisasi ini sering dihadapkan dengan sentralisasi. Dalam bidang politik, para penggagas Politik Etis menyerukan segera diterapkan kebijakan desentralisasi. Tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi politik Secara umum, perspektif desentralisasi politik lebih menekankan tujuan yang hendak dicapai pada aspek politis, antara lain. Sementara dekonsentrasi, pelimpahan wewenang. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada warga negara, atau perwakilan mereka dalam perumusan. Dipicu oleh krismon dan pergolakan politik yang timbul setelah itu, Indonesia sekarang mengambil langkah raksasa dalam desentralisasi politik dan fiskal. ”. Pembagian kekuasaan biasa diasosiasikan dengan desentralisasi. Dari perspektif politik, desentralisasi adalah bagian dari proses demokratisasi dimana rezim autokrasi digantikan oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi yang lebih demokratis (Ford, 1999: 6-8). Dengan pengecualian Federasi Rusia, Bolivia dan India, dimana upaya. (2017), urusan pemerintahan yang tidak dilimpahkan pada daerah berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter, dan fiskal. Desentralisasi asimetris. Sistem politik Orde Baru yang sangat kental warna sentralisasinya, sedikit banyak Kata kunci: politik lokal, polisentrisme, local strongmen (orang kuat lokal), otonomi, redistricting. Kewenangan daerah dalam memungut pajak merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah. Secara etimologis, kata desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti lepas, dan "centerum" yang berarti pusat. Sebuah negara sudah pasti memiliki sistem pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah maka Anda dapat melihatnya pada. Desentralisasi politik yang diupayakan untuk mendekatkan demokrasi dengan masyarakat akar rumput menuai jalan buntu (Cohen, 2010). 39 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembagian wilayah dan wewenang dari gubernur. Pembangunan wilayah antara Kawasan Barat. Hanson menyebut devolusi sebagai “desentralisasi politik” (political decentralization), karena dalam devolusi wewenang yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah merupakan wewenang untuk mengambil keputusan politik dan administrasi. Dorodjatun K. Pada dasarnya tiada suatu negara yang mempunyai wilayah yang luas akan mampu memerintah secara efektip semua aspek pemerintahan tanpa menjalankan kebijakan desentralisasi. Itulah yang tampak di depan mata dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari antara pusat dengan daerah sampai saat ini. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan desentralisasi?. Perubahan politik secara dratis terjadi, di mana Indonesia memasuki babak baru yang disebut euphoria reformasi, desentralisasi atau otonomi daerah hal ini membawa angin segar pemerintahan di daerah serta masyarakatnya. Bab. Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsiNamun demikian, disebabkan arti dari konsep desentralisasi dapat dihubungkan dengan berbagai aktor dan juga mekanisme dari sebuah sistem pemerintahan, konsep desentralisasi dalam tulisan ini dapat secara umum diberi karakteristik sebagai transfer dari tugas-tugas, resources dan kekuatan politik kepada level menengah. Inti dari desentralisasi adalah ‘internalising cost and benefit’ untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Dalam aspek stabilitas politik, desentralisasi akan menekan rasa kekecewaan di daerah terhadap sentralisme kekuasaan pemerintah pusat. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bermaksud untuk mengulik masalah yang muncul dalam proses pemaknaan desentralisasi politik saat ini. Desentralisasi Politik. 57 Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah perlu sejalan dengan. TerutamaAtas dasar itu Amrah Muslimin mengelompokkan asas pemerintahan menjadi tiga varian desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya kepada daerah menjadi urusan. Di era reformasi ini, tepatnya sejak tahun 2001, paradigma sentralisasi berubah menjadiDesentralisasi politik, pelimpahan kepada daerah kewenangan yang lebih besar menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. 2 Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu. Pola perkembangan wilyah di Indonesia telah mengalami perubahan dari sebelumm era reformasi hingga era saat ini. c) Desentralisasi Cultural yang menyangkut bidang kebudayaan. Pemberian suatu otonomi daerah bermaksud agar demokrasi lebih. J. Baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, maupun segi pembiayaan. Jenis ini memiliki tujuan sebagai pemberi semangat kepada masyarakat maupun perwakilan yang terpilih supaya dapat lebih memihak banyak dalam suatu pengambilan keputusan publik. Nurliah Nurdin. Abstract. Hadiz, Vedi R. Walau-pun demikian, desentralisasi politik tidak serta-merta secara logis memuat de-mokrasi meskipun di dalam pemerintahan yang didominasi oleh lembaga yang dipilih secara mayoritanian (Smith 1985: 12). Akibatnya, pemerint ah daerah kurang. desentralisasi merupakan . Pengalihan. Menurut Amrah muslimin,8 desentralisasi dibedakan ke dalam 3 macam bentuk, yaitu: pertama, desentralisasi politik, merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah,Pengertian Desentralisasi adalah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah. 2. Desentralisasi meningkatkan efektivitas birokrasi. Desentralisasi fungsional,. Bahkan, Kepala daerah dan DPR-D kini dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui proses pemilu yang lebih demokratis. Desentralisasi di-maksudkan untuk meningkatkan pembangu-nan kesejahteraan suatu negara. Contoh Sistem Sentralisasi. Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari akar rumput politik. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam Pembukaan Seminar Nasional “Konsep Desentralisasi Asimetris dalam Negara Hukum Pancasila” dan Penandatanganan Nota Kesepahaman yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh, Aceh, pada Sabtu (22/10). Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Aspek politik; Dari sudut politik, desentralisasi ini dimaksudkan untuk mendemokrasikan Pemerintah Daerah. Politik I. Partisipasi rakyat dibungkam, sehingga demo-krasi hanya menjadi retorika penguasa tanpa pernah mewujud dilapangan. Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan. Setelah lepas dari sistem pemerintahan sentralistik represif pada era Orde Baru, Indonesia saat ini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, meskipun.